Kpu.Sorsel, Dalam rangka mewujutkan kualitas pelayanan publik dan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, KPU Kabupaten Sorong Selatan melaksanakan Rapat pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan penyusunan laporan kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021. Selasa 25/01/2022).

Rapat diikuti oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sorong Selatan, Sekretaris, Kepala sub bagian dan seluruh anggota Tim Reformasi Birokrasi beserta seluruh jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Sorong Selatan, yang dilaksanakan di aula kantor KPU Kabupaten Sorong Selatan.

Dalam arahan Ester homer,SE Ketua KPU Kab. Sorong Selatan, menegaskan bahwa KPU Kabupaten Sorong selatan memiliki kewajiban untuk terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan kerjanya, maka dari itu kami berharap agar seluruh rangkayan kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan target yang telah di tentukan dan memberikan kontribusi positif, sehingga memberikan dampak signifikan di lingkungan KPU Kabupaten Sorong Selatan ,”

Rapat yang dipandu oleh Moh. Rusdi,SH selaku Sekretaris KPU Kabupaten Sorong Selatan, membahas program-program dalam rencana aksi Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 dan mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2021 .

Rencana aksi memuat strategi dan program Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas. Selain itu rencana aksi Reformasi Birokrasi juga memuat target kinerja yang ingin diwujudkan sesuai dengan jadwal yang di tetapkan. Target kinerja ditetapkan berdasarkan indikator-indikator kinerja yang mengambarkan keberhasilan sasaran reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Sorong Selatan.

Pelaksanaan rapat tersebut di tutup dengan Arahan dari Mohammad Rusdi,SH Sekretaris KPU Kabupaten Sorong Selatan, menyampaikan bahwa “Semoga dalam rangka Rapat Penyusunan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 ini KPU Kabupaten Sorong Selatan dapat menciptakan Birokrasi yang profesional, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, serta responsif dalam memberikan pelayanan publik.”